Butuh Triliunan Bangun Kota Baru di Sumut

MEDAN - Sumatera Utara akan segera memiliki kota baru yang dibangun dengan memakan biaya senilai triliunan rupiah, setelah Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menunjuk Real Estat Indonesia sebagai pihak developer melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 47/2011 tentang Kota-kota dengan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru. 

Sumut menjadi salah satu target pembangunan kawasan kota baru, yang luasnya minimal 3.000 hektare, bersama sembilan propinsi lainnya, yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Riau.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumut, Riadil Akhir Lubis, kepada Tribun memaparkan, rencana pembangunan kota baru tersebut memang sedang direncanakan pihaknya saat ini. 

Apalagi, Pemprop Sumut juga telah menunjuk Bappeda sebagai pelaksana teknis untuk pemetaan lokasi mana yang dinilai layak untuk pembangunan kawasan berorientasi ekonomi tersebut. Kota baru mandiri berbasis ekonomi ditambah adanya industri itu juga akan ditambah dengan fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas lainnya yang berkonsep modern. 

Ia pun tak ragu membidik kawasan eks HGU PTPN II yang berada di Kabupaten Deliserdang sebagai alternatif utama lokasi kota baru ini. Apalagi kawasan Medan Binjai Deliserdang Karo (Mebidangro) memang ditargetkan menjadi pusat kegiatan nasional.

“Ada sekitar 8200 hektare yang mungkin masuk lahan PTPN II. Dan itu eks HGU. Perencanaan dan pemetaannya sudah masuk ke tata ruang kita. Ini menjadi peluang apalagi Medan dan Deliserdang itu kan kawasan strategis nasional. Tapi masih dalam penjajakan,” katanya, Senin (14/11) di Medan.

Plt Gubernur Sumut, Gatot Pudjonugroho membenarkan memang sudah ada penandatanganan kesepahaman bersama (MoU) untuk pembangunan salah satu kota baru di Sumut. Ia berharap Bappeda Sumut segera melakukan pemetaan lokasi yang layak dan memberikan eberapa alternatif pilihan sehingga Pemprop Sumut dapat segera merespon kebijakan tersebut.

“Kita mencari lokasi dengan luas lahan minimal 3000 hektare. Setelah itu, akan segera dijadikan kota baru mandiri yang berbasis perekonomian. Hadirnya kawasan  baru ini saya kira akan menjadi multiplier effect yang bagus,” katanya.

Ia bahkan mengatakan, kalau dimungkinkan, ketika kota baru tersebut dibangun, mulai dari infrastruktur termasuk pengadaan listrik, air dan sebagainya ditangani langsung oleh pihak pengembang, yaitu REI Sumut. Ia memimpikan Medan memiliki kelas developer handal seperti Ciputra dan Podomoro, sehingga mampu menjadikan kota terbesar ketiga ini layaknya Jakarta .

“Pihak pengembang harus mampu merealisasikan itu. Kita berharap Medan menjadi jadi growth center di kawasan Sumatra , agar memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor. Kita akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Dimana tempatnya masih akan diteliti. Itulah yang sekarang ditugasi kepada Bappeda. Saya sudah bentuk tim untuk pemetaan kondisi pertanahan sekaligus untuk memantau eks HGU PTPN II yang sudah diberikan kepada Pemprop Sumut untuk mengelolanya,” imbuhnya. 

Kehadiran kota baru ini diharapkan sebagai kota alternatif untuk merelokasi persoalan kompleks yang dihadapi kota lama. Selain itu, kehadirannya juga dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pemukiman di enam koridor ekonomi dalam Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Senada, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo juga berharap lahan eks HGU PTPN II menjadi pilihan dalam pembangunan kota baru ini. Meski belum dapat dipastikan, namun penjajakan ke arah itu sudah intens dilakukan.

“Saya tidak bisa memastikan daerah mana yang paling cocok. Tapi kalau ditanya paling potensial, paling-paling larinya ke PTPN. Dan memang PTPN II yang paling kita harapkan. Kita akan lakukan pertemuan untuk itu,” tandasnya.

Ia juga mengakui, masih banyak kendala dalam usaha pengembang demi penyediaan pemukiman terpadu bagi masyarakat. Selain keterbatasan akses dan infrastruktur, masalah kenaikan harga tanah, upah dan tenaga kerja juga dikhawatirkan akan menjadi penghambat. Belum lagi keterbatasan lembaga keuangan, seperti perbankan, dalam masalah pembiayaan. Hal ini diperparah lagi dengan belum optimalnya dukungan kebijakan, seperti insentif pajak.

Namun Ketua DPD REI Sumut, Tomi Wistan kepada Tribun memastikan pihaknya sangat siap dalam proyek pembangunan kota baru di Sumut. Ia memastikan kota baru ini tidak seperti kota satelit, namun benar-benar berbasis ekonomi. Ia memang mengakui pihaknya memiliki keterbatasan waktu, sehingga belum sempat melakukan audiensi atau pertemuan dengan Pemprop Sumut terkait lokasi yang akan dipilih.

“Tapi pastinya kita akan bentuk tim bersama dengan pihak Pemprop Sumut. Kita juga masih akan mengutamakan wilayah di kawasan Mebidangro. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga di bisa di Kabupaten Sergai. Dan tidak hanya di satu wilayah saja, tapi bisa juga di dua kabupaten atau kota ,” katanya.

Ia mengatakan, penduduk atau masyarakat di kota baru ini tidak akan dibatasi dari kelas mana, baik kecil, menengah atau atas. Demi memuluskan rencana besar ini, ia berharap baik Pemprop Sumut maupun seluruh pemko dan pemkab untuk saling bersinergi.

“Kalau semua pihak mau bekerjasama, ini bukan hal yang sulit. Bahkan, kalau dimungkinkan kita bisa joint venture dengan BUMN. Kalau sharing begitu kan dananya tidak perlu banyak. Potensi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi pasti akan menjadi daya tarik yang bagus,” pungkasnya.