Tamoranews.com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi telah melakukan sidang pertama kasus penyelewengan dana e-KTP pada Kamis 9 Maret 2017. Dalam sidang tersebut, jaksa mengungkapkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus itu.
Banyak spekulasi muncul terhadap kasus tersebut, terutama banyak yang takut proses pelayanan perekaman data dan penyediaan blanko e-KTP akan terhambat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pelayanan perekaman data kependudukan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Walaupun sedang dalam proses perkara di KPK, tahap-tahap perekaman e-KTP sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, walaupun kami mengakui bahwa tahap pelayanannya masih banyak menjadi kendala," kata Tjahjo seperti dikutip dari laman Kemendagri.go.id, Jumat 10 Maret 2017.
Tjahjo mengaku meminta kepada seluruh jajaran Kemendagri untuk bertindak kooperatif. Dia menegaskan agar seluruh pegawai Kemendagri yang dipanggil pihak KPK untuk menyampaikan semua yang diketahuinya secara terbuka. "Prinsipnya Kemendagri bersikap terbuka dan siap memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses tersebut," ujarnya.
Menanggapi perihal proses lelang blangko e-KTP, dia mengatakan bahwa pelelangan e-KTP berjalan dengan lancar. Dia mengharapkan dalam waktu dekat ini proses pengiriman blangko e-KTP bisa dilakukan.
"Diharapkan pada bulan maret 2017 menjadi tahap akhir dari seluruh tahapan proses lelang blangko KTP-el dan dapat diputuskan dengan memenuhi berbagai persyaratan dan peraturan yang ada," kata dia.
This post have 0 komentar
EmoticonEmoticon